Analisis Dampak HAM terhadap Rancangan Undang-undang Pertanahan

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan merupakan suatu “jembatan-antara” untuk meminimalisasi ketidaksinkronan undang-undang sektoral terkait bidang pertanahan, di samping untuk melengkapi dan menjabarkan hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun menegaskan berbagai penafsiran yang menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh UUPA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam RUU Pertanahan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Sedangkan tujuannya untuk memahami dan mengetahui hubungan kausalitas antara regulasi dengan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor pertanahan serta pembatasan HAM dalam RUU Pertanahan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Kegiatan Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, D.I. Yogyakarta, dan Maluku.
 

Review


Form Review