ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Beberapa waktu yang lalu muncul wacana dari Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan remisi kepada narapidana korupsi melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di satu sisi pemberian remisi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara, disisi lain pemberian remisi kepada narapidana korupsi telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru, karena harus melibatkan intansi lain dalam hal untuk mendapatkan surat keterangan Justice Collaborator, dan belum berfungsinya secara optimal pengawasan internal dan eksternal serta terdapat aspek positif dan negatif atas pemberian remisi kepada narapidana korupsi tersebut. Di sarankan agar PP 99/2012 tersebut ditinjau ulang terutama mengenai keterlibatan instansi terkait dalam menentukan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi (surat Justice Collaborator ). Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan Lembaga Hakim Wasmat yang diatur dalam KUHAP, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi jika tidak dilanjutkan program Hakim Wasmat maka perlu dilakukan perubahan KUHAP dan menghapus pasal-pasal yang terkait Hakim Wasmat. Apabila tetap dibiarkan seperti sekarang, maka perlu membuat lembaga pengawasan baru yang independen (misalnya Komisi Pemasyarakatan), yang dibentuk minimal dengan Keppres sehingga bisa seimbang dengan kedudukan Menteri.

Review


Form Review