Ekuilibrium Perdamaian dan Keadilan

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Amnesti sebagai sebuah ‘political judgement' dalam rangka menyelesaikan permasalahan historis yang ada perlu didasarkan paradigma 'enlarged mentality’ yang dapat mengisi ruang antara para pelaku dengan para korban. Dalam konteks tujuh kasus dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka Presiden berdasarkan Konstitusi dapat mengajukan Hukum Amnesti (amnesty law) sebagai bentuk ‘executive discretion’ yang diembannya. Secara holistik, pemberian pengampunan dan pemaafan bagi para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu wajib mempertimbangkan perkembangan dan dinamika hukum pidana internasional; yang sekurangnya sejak dua dekade terakhir mengarah pada pertanggungjawaban mutlak individu atas kejahatan internasional yang telah dilakukan. Gap dalam paradigma pengaturan pertanggungjawaban kejahatan internasional melalui mekanisme hukum internasional dan kebijakan hukum nasional seyogyanya perlu dipersempit guna meningkatkan nilai legitimasi hukum amnesti yang akan diterbitkan oleh Republik Indonesia. Riset yang dihasilkan dari studi kepustakaan ini mencoba merumuskan amnesti terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu yang legal dan legitimate. Diharapkan melalui studi ini, Pemerintah memperoleh cara pandang baru dalam merumuskan kebijakan terhadap beban sejarah bangsa yang sudah berlangsung cukup lama ini.

Review


Form Review