Evaluasi Implementasi RANHAM 2015-2019 dalam rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM di Indonesia

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Perbaikan hak asasi manusia adalah salah satu agenda yang telah dimandatkan dan harus dijalankan oleh pemerintahan di masa reformasi ini. Konteks perbaikan di bidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda perubahan secara keseluruhan, bersama dengan agenda lainnya. Diantara langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi HAM di masa reformasi adalah membentuk perencanaan secara periodik dan diharapkan berjalan secara simultan per lima tahun, yang dibungkus di dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), sebagai pedoman yang melandasi proyek perbaikan HAM yang akan dilakukan. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sasaran umum dari RANHAM 2015-2019 adalah meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dua tahun pelaksanaan RANHAM 2015-2019, diperlukan adanya sebuah evaluasi terhadap implementasi berbagai program aksi HAM yang telah dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam kajian ini dijabarkan bagaimana kondisi aktual di beberapa lokasi yang kami jadikan sampel penelitian terkait implementasi Perpres RANHAM, dan juga beberapa pendapat dari Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan beberapa K/L terkait lainnya. Yang mana nantinya akan banyak gambaran dan solusi yang tertuang dalam penelitian ini yang sifatnya membangun terkait RANHAM untuk kedepannya. Melalui penelitian ini, kami sangat berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan yang luas bagi para pembaca masayarakat luas khususnya tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa permasalahan yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak  Asasi Manusia tahun 2015-2019 antara lain belum optimalnya koordinasi antar stakeholder, keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program-program aksiHAM, danbelum optimalnya pemahaman tentang HAM dan RANHAM 2015-2019 di lingkungan aparat pemerintah dan penegak hukum. Rekomendasi yang dapat disampaikan diantaranya adalah pertama, perlunya penguatan kapasitas anggota Sekretariat Bersama RANHAM 2015-2019, aparat pemerintah dan penegak hukum, serta kelompok kelompok masyarakat melalui aktivitas-aktivitas pendidikan dan diseminasi HAM dan RANHAM 2015-2019; kedua, Pasal 6 Perpres No. 75 Tahun 2015 perlu direvisi dengan menghilangkan keharusan dikeluarkannya Inpres setiap tahun sebagai panduan Program Aksi HAM di pusat dan di daerah; ketiga, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 4 dari Perpres 75 Tahun 2015 dengan menambahkan elemen Kementerian Luar Negeri dalam struktur Sekber RANHAM 2015-2019. 

Form Review