Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1ndonesia (UUD RI) Tahun 1945 mewajibkan Negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk. Bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Demikian pula dengan hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, buta hukum dan marjinal merupakan hak yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan. Artinya, negara mempunyai kewajiban untuk adanya penyediaan bantuan hukum cuma-cuma bagi warga negara yang membutuhkan demi pemenuhan hak asasi manusia dan kepentingan keadilan. 

Hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu pada praktiknya di lapangan diduga masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat penegak hukum. Akibatnya, pemberian bantuan hukum cuma-cuma selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar pencari keadilan dari kalangan tidak mampu. Mereka terpaksa berhadapan dengan hukum tanpa pendampingan advokat yang berakibat pada terus berlangsungnya ketidakadilan dan diskriminasi dalam hukum. 

Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk mengetahui implementasi syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin dan untuk mengetahui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Review


Form Review