Evaluasi Tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Tindak kekerasan yang mengancam kehidupan kaum perempuan merupakan fakta dan membutuhkan perhatian dari semua pihak. Berbagai upaya pemerintah berupa perlindungan terhadap hak-hak perempuan telah dilakukan, namun hal ini tidak serta merta menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan. Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan akan dijerat dalam hukuman sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).   Perempuan yang mengalami tindak kekerasan akan mengalami bentuk traumatik dalam dirinya. Untuk mengatasi hal itu pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai wadah yang menerima pengaduan dari korban tindak kekerasan. Namun sebagian besar perempuan tidak melaporkan perlakuan kekerasan yang dialaminya, karena masih banyak korban kekerasan yang merasa malu dan tertekan jika masalah pribadinya diketahui oleh masyarakat umum.  

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia dengan menyelenggarakan salah satu fungsinya yaitu Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang hak asasi manusia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan hak-hak Kelompok Khusus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Balitbang HAM, dengan menyelenggarakan salah satu fungsi Koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus.

Review


Form Review