IMPLEMENTASI PROJUSTICIA TERHADAP PENGAWASAN ORANG ASING

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Perkembangan saat ini terutama dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya serta dikeluarkannya Peraturan Presiden 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Form Review