Kesetaraan Gender Di Sektor Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Sipil

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Metode penelitian ini bersifat dekriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berupaya memperoleh gambaran kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kesetaraan gender di sektor kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kesetaraan gender dalam rangka pemenuhan hak sipil perempuan di sektor kerja formal yang tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah, belum semua provinsi lokasi penelitian mengakomodir hal tersebut seperti Provinsi Maluku Utara dan Jawa Barat. Hal ini karena kedua provinsi ini belum memprioritaskan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kesetaraan gender.

Selain itu ditemukan hampir di semua lokasi penelitian, adanya potensi perlakuan diskriminasi terhadap perempuan di sektor kerja formal khususnya di perusahaan-perusahaan. Hambatan di dunia kerja formal di perusahaan swasta masih ditemui adanya perbedaan dalam klasifikasi jenis pekerjaan dengan mempertimbangkan jenis kelamin. Pada saat penerimaan pegawai misalnya, perusahaan telah menetapkan kuota perempuan sesuai dengan berat ringannya pekerjaan. Hambatan lain adalah faktor keluarga dan budaya yang belum memberikan ruang luas bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan promosi jabatan, pendidikan, dan pelatihan. Selain faktor-faktor penghambat di atas dalam rangka pemenuhan hak sipil bagi perempuan di sektor kerja masih ada keterbatasan sarana seperti ruang laktasi, tempat penitipan anak, dan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di sektor kerja diperlukan adanya pemahaman dari aparatur pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai kesetaraan gender di sektor kerja formal. Perlu penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kesetaraan gender di sektor kerja formal.

Review


Form Review