PERAN ELIT POLITIK DAN PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH KONFLIK DI PILKADA

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Indonesia seharusnya belajar dari kasus kekerasan yang pernah terjadi di beberapa tempat dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di dalam tahun 2010 karena ada beberapa bukti bahwa insiden-insiden yang seharusnya dapat mudah dicegah ini telah meningkat dibandingkan putaran yang lalu. Meskipun sebagian besar pelaksanaan pilkada berjalan dengan damai pada tahun ini, namun pada implementasi di lapangan masih terlihat potensi-potensi konflik, hal yang demikian memperlihatkan masih adanya kelemahan kelembagaan yang harus dibenahi. Pilkada seringkali menjadi persaingan pribadi atau sekelompok golongan yang memperebutkan kekuasaan di daerah yang bisa sangat emosional, dan apabila tidak diawasi dengan ketat, bisa berujung pada kekerasan. Secara normatif memang tidak terdapat peran elit politik dan partai politik dalam mencegah terjadinya konflik sosial, namun menurut ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Partai Politik: ‘’Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini sejatinya hadir selain untuk memperkaya khazanah keilmuan dan memperkuat hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, setidaknya juga dapat membumikan teori-teori sosial yang ada kedalam ‘’fenomena pelaksanaan pilkada di Indonesia’’. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi yang setidaknya dapat bermanfaat bagi para stakeholder terkait sehingga proses pelaksanaan pilkada damai dapat terlaksana serta potensi-potensi konflik dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Form Review