Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-undangan di Daerah

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Buku ini berisi hasil kajian yang  difokuskan pada kegiatan untuk mengetahui kondisi, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan faktorfaktor penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah. Kajian dilakukan di empat provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.
 

Review


Form Review