Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
ML, 19 tahun, berdomisili di kupang, divonis bersalah atas perbuatan melanggar Undang-Undang perlindungan Anak. Proses hukum yang dijalaninya berawal dari laporan orang tua korban atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu melakukan hubungan intim dengan pacarnya yang masih dikategorikan seorang anak, meskipun menurut pengakuannya, hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pada pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan, ia mengaku tidak ditawarkan pendampingan penasihat hukum. Baru pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, hakim menawarkan penasihat hukum secara cuma-cuma melalui pos bantuan hukum (posbakum). Namun keyataannya bahwa selama proses persidangan yang dijalaninya, Ia tidak pernah berkomunikasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk oleh hakim. Bahkan yang ironisnya, ia tidak dapat mengigat nama penasihat hukum yang mendampinginya. Kasus di atas merupakan suatu gambaran kebijakan pemberian bantuan hukum di daerah yang terjadi di lndonesia. Pemberian bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin, merupakan upaya implementasi ketentuan pasal 14 kovenan lntenasional hak-hak Sipil dan Politik. Di lndonesia , perlindungan hak ini dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang akan mulai berlaku pada Tahun 2013.