Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Masyarakat asli atau masyarakat adat memiliki peran dan kedudukan yang strategis di era otonomi daerah, peraturan perundang-undangan menjamin keberadaan dan eksistensi mereka, termasuk hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan terkait penataan ruang seringkali menimbulkan pro-kontra serta problematika, walau secara formil prosedural prosesnya dapat dikatakan sudah tepat namun apakah benar-benar telah mengakomodir aspirasi serta kearifan lokal masyarakat? Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan kearifan lokal dalam regulasi terkait penataan ruang Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam penataan ruang di Indonesia. Penelitian dilakukan di empat Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Bali, dan DKI Jakarta dalam rangka memperkaya literatur dan pijakan teoritis serta memahami keterkaitan instansi pusat dengan permasalahan yang terjadi di daerah.
 

Review


Form Review