TRANSFORMASI MODEL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilandasi oleh tujuan penataan, pembenahan dan penyempurnaan Pilkada secara langsung namun didalam tataran implementasi masih banyak menimbulkan permasalahan dan memerlukan perbaikan dan pembenahan. Untuk itu perlu diadakan penelitian mengenai Transformasi Model Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perubahan mendasar dari pelaksanaan Pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, mengetahui dan menganalisis dampak positif dan negatif pelaksanaan Pilkada serentak yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015, merumuskan model pelaksanaan Pilkada serentak yang ideal dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan mendasar pelaksanaan Pilkada Serentak dalam segi waktu pelaksanaan, institusi penyelenggara, syarat calon dan pencalonan. Pelaksanaan Pilkada serentak terdapat dampak positif dan negatif, dan model pelaksanaan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum nasional. Saran yang dapat disampaikan adalah : (1) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat disarankan melakukan Perubahan/Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Merubah ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan (5) dan (6) Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015; Merubah ketentuan Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang didanai APBN; Merubah ketentuan dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 menjadi Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (2) Komisi Pemilihan Umum agar membuat peraturan mengenai mekanisme uji publik.

Kata Kunci: Transformasi Model, Pilkada serentak, pemilihan umum nasional.

Form Review