Anda sedang berada di: » Penelitian » implementasi undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap pemenuhan hak sipil masyarakat desa
BUKU TERBARU
PENGUNJUNG

Pengunjung hari ini : 202
Total pengunjung : 125127


Kategori: Penelitian
Tahun : 2015
Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa
Indonesia memiliki beraneka ragam desa yang memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal, dan sumber daya ekonomi. Dalam teritorial Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenshappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun, dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Berangkat dari Nawa Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan kesadaran untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah bertekad memposisikan Desa sebagai kekuatan perekonomian Indonesia yang akan berkontribusi besar terhadap pencapaian Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa dalam pengaturan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) dan untuk mengetahui peta keragaman kesiapan desa dalam penerapan UU Desa khususnya mengenai kelembagaan desa, sumber daya manusia, dan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa sudah terakomodir di dalam UU Desa. Pengakuan tersebut dapat dilihat dari Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) UU Desa yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 4 huruf a dan b menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini merupakan pemberian kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dari hasil analisis penelitian ini merekomendasikan: Perlu ada sebuah piranti hukum yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melindungi kepentingan desa adat, seperti desa adat Nagari dan Pakraman; Perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Perlu adanya pendampingan dan pengawasan dalam sistem pengelolaan keuangan desa dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
Share on :
Dibaca : 283 kali
Komentar :


    Isi Komentar :

Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

  Login  Register

Buku Lainnya
Tahun : 2016
Tahun : 2016
Tahun : 2012
Tahun : 2013