Anda sedang berada di: » Struktur Hukum » aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi
BUKU TERBARU
PENGUNJUNG

Pengunjung hari ini : 249
Total pengunjung : 124894


Kategori: Struktur Hukum
Tahun : 2016
Aspek Hukum Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi
Beberapa waktu yang lalu muncul wacana dari Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan remisi kepada narapidana korupsi melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di satu sisi pemberian remisi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara, disisi lain pemberian remisi kepada narapidana korupsi telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru, karena harus melibatkan intansi lain dalam hal untuk mendapatkan surat keterangan Justice Collaborator, dan belum berfungsinya secara optimal pengawasan internal dan eksternal serta terdapat aspek positif dan negatif atas pemberian remisi kepada narapidana korupsi tersebut. Disarankan agar PP 99/2012 dimana ada pembedaan syarat pemberian remisi kepada narapidana tertentu termasuk narapidana korupsi maka disarankan agar peraturan tersebut ditinjau ulang terutama mengenai keterlibatan instansi terkait dalam menentukan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi (surat Justice Collaborator ). Diharapkan ketentuan mengenai Hakim Wasmat dapat dimasukan dalam pembahasan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada Pasal 277, kehadiran instrumen atau perangkat yang mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakat seperti media, lembaga non pemerintahan (LSM), dan perorangan dalam melakukan kontrol atau pengawasan pada tiap UPT Pemasyarakatan sangat mendesak untuk diwujudkan, sehingga proses pembinaan dan pelayanan pada tiap UPT Pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal agar dalam pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dipertimbangkan faktor keadilan yaitu keseimbangan antara pembinaan dan pembalasan 
Share on :
Dibaca : 138 kali
Komentar :


    Isi Komentar :

Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

  Login  Register

Buku Lainnya
Tahun : 2016
Tahun : 2016
Tahun : 2011
Tahun : 2012