Anda sedang berada di: » Kelembagaan dan Ketatalaksanaan » evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian hukum dan ham
BUKU TERBARU
PENGUNJUNG

Pengunjung hari ini : 95
Total pengunjung : 92047


Tahun : 2016
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya suatu asumsi bahwa negara mempunyai kewajiban mulia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi. Sebagai perwujudan dari kewajiban tersebut, maka negara dItuntut untuk terlibat langsung menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktIf terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Dalam rangka Itulah, maka negara membangun suatu sistem administrasI yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan Istilah birokrasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan. yaitu: Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Untuk menjamin terlaksananya tiga dimensi pembangunan tersebut dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum. keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksana reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting  dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak rnungkin dapat dicapai dengan baik pula.

Share on :
Dibaca : 560 kali
Komentar :


    Isi Komentar :

Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

  Login  Register

Buku Lainnya
Tahun : 2013
Tahun : 2015
Tahun : 2014
Tahun : 2013