Ebook
Terbaru
- 03 September 2023 THE IMPACT OF ENFORCEMENT OF CORRUPTION LAW BY THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION AFTER THE RATIFICATION OF THE LATEST KPK LAW
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: SEJARAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: SUBJEK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (KUHP BARU)
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEMERDEKAAN BEREKSPRESI DALAM KUHP BARU
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: MEMBANGUN PARADIGMA BARU PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN MELALUI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: KESALAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, & ALASAN PEMAAF DALAM KUHP BARU
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: ALASAN PEMBERAT DAN PERINGAN PIDANA
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: GUGURNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA
- 19 Agustus 2023 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: TINDAK PIDANA KESUSILAAN
Terupdate
Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Meta Analisis
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM: ADAPTASI PERUBAHAN DAN STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA
Tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel menjadikan tantangan tersendiri bagi setiap instansi pemerintah. Tantangan tersebut dijawab dengan melakukan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Pada kenyataannya pelaksanaan pengembangan SDM di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh dua unit kerja yaitu: Badan Pengembangan ....
PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL
Perubahan teknologi telah mengubah bentuk pembajakan dari fotocopy menjadi kegiatan file sharing yaitu mengunggah dan mengunduh buku secara ilegal serta penjualan secara ilegal melalui marketplace. Permasalahan yang diangkat adalah upaya perlindungan hak cipta dari buku di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, hasil ....
Revitalisasi Law And Human Rights Centre
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2010 telah membangun Law centre di seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan daerah terkait pembentukan produk hukum daerah yang salah satunya adalah perda. Akan tetapi pada kenyataannya, pelayanan Law Centre yang sesuai harapan belum dapat terwujud, banyaknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM belum efektif mengimplementasikan fungsi Law Centre secara optimal. Hal ini menjadi perhatian yang ....
Pengelolaan Pengaduan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Sarana pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduannya kepada penyelenggara pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan di Kementerian Hukum dan HAM belum terkelola secara efektif dan terintegrasi dikarenakan masing-masing unit layanan pengaduan mengelola pengaduan secara parsial. Banyaknya kanal layanan pengaduan di Kementerian Hukum dan HAM menyulitkan kontrol atas penanganan pengaduan. Permasalahan yang diangkat adalah upaya ....
Pola Penempatan Auditor dalam Rangka Penguatan Pengawasan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah. Untuk mendukung peran Kanwil diperlukan penguatan fungsi pengawasan. Salah satu upaya penguatan fungsi pengawasan di Kanwil adalah dengan rencana penempatkan auditor di seluruh Kanwil. Auditor memiliki tugas dan fungsi sebagai Quality Assurance dan menjalankan peran konsultasi sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada satuan ....
Indexed by :
