Ebook
Terbaru
- 28 Maret 2021 Perkawinan Masyarakat Gelahang di Bali
- 30 Desember 2020 Kumpulan Teori/Konsep Manajemen
- 30 Desember 2020 Kumpulan Isu Aktual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 30 Desember 2020 Kumpulan Teori/Konsep Tentang Teknis Substantif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 30 Desember 2020 Eksistensi dan Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Kemandirian Otonomi Desa
- 30 Desember 2020 Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyelesaian Disharmoni Regulasi Melalui Mediasi (Perspektif Sistem Hukum Nasional)
- 30 Desember 2020 Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)
- 30 Desember 2020 Peranan Mahkamah Agung sebagai Benteng Terakhir dalam Penegakan Hukum pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 30 Desember 2020 Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan
- 30 Desember 2020 Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Korporasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
Terupdate
Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Meta Analisis
Revitalisasi Law And Human Rights Centre
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2010 telah membangun Law centre di seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan daerah terkait pembentukan produk hukum daerah yang salah satunya adalah perda. Akan tetapi pada kenyataannya, pelayanan Law Centre yang sesuai harapan belum dapat terwujud, banyaknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM belum efektif mengimplementasikan fungsi Law Centre secara optimal. Hal ini menjadi perhatian yang ....
Pengelolaan Pengaduan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Sarana pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduannya kepada penyelenggara pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan di Kementerian Hukum dan HAM belum terkelola secara efektif dan terintegrasi dikarenakan masing-masing unit layanan pengaduan mengelola pengaduan secara parsial. Banyaknya kanal layanan pengaduan di Kementerian Hukum dan HAM menyulitkan kontrol atas penanganan pengaduan. Permasalahan yang diangkat adalah upaya ....
Pola Penempatan Auditor dalam Rangka Penguatan Pengawasan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah. Untuk mendukung peran Kanwil diperlukan penguatan fungsi pengawasan. Salah satu upaya penguatan fungsi pengawasan di Kanwil adalah dengan rencana penempatkan auditor di seluruh Kanwil. Auditor memiliki tugas dan fungsi sebagai Quality Assurance dan menjalankan peran konsultasi sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada satuan ....
Kompilasi Policy Paper Hasil Penelitian Tahun 2019
kompilasi policy paper hasil penelitian tahun ....
Kompilasi Policy Brief Hasil Penelitian Tahun 2019
KOMPILASI POLICY BRIEF HASIL PENELITIAN TAHUN ....
Indexed by :
