ANALISIS TANTANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA SEKTOR E-COMMERCE DI INDONESIA

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Peningkatan jumlah dan nilai transaksi e-commerce di Indonesia setiap tahunnya telah mendorong
semakin terbukanya peluang terjadinya tindakan anti persaingan usaha pada sektor bersangkutan.
Tulisan ini kemudian mengkaji mengenai bagaimana kondisi tantangan penegakan hukum persaingan
usaha pada sektor e-commerce di Indonesia serta bagaimana peranan KPPU dalam penegakan hukum
persaingan usaha pada sektor tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia ialah
berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada
sektor e-commerce seperti monopoli digital, predatory digital, lock in dan lainnya. Tantangan lainnya
ialah berkenaan dengan belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berkaitan
dengan isu-isu tersebut, KPPU sendiri memiliki peran pengawasan serta memiliki kewenangan untuk
bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, maupun fungsi konsultatif
dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce. Saran yang disampaikan
ialah pengaturan lebih khusus mengenai industri e-commerce seyogyanya juga diatur dalam hukum
persaingan usaha Indonesia. Disamping itu, pengaturan mengenai prinsip ekstrateritorialitas dalam
hukum persaingan usaha Indonesia juga menjadi suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan.
Kata Kunci: persaingan usaha; e-commerce; penegakan hukum