ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PENYULUHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana anak,
dikenal dengan istilah diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini, dapat dilakukan atas
persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan
pengulangan pidana. Namun demikian, apabila korban tidak menghendaki diversi maka
proses hukumnya akan terus berlanjut. Berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau
keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Usia anak, berat ringannya perbuatan
melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak.
Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah
deskriptif; serta alat penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan/Library Studies, dan
studi dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat
dikemukakan bahwa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, merupakan terbosan hukum dalam sistem peradilan pidana, karena dimungkinkan
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan
pidana, melalu diversi. Undang-undang ini, memberikan peran serta kepada masyarakat untuk
berperan aktif. Pembinaan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya ditujukan untuk
mewujudkan lembaga pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan yang
mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, tidak memihak (imparsial),
transparan, kompeten dan memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat dan mudah diakses. Dengan
demikian, diharapkan badan peradilan akan sungguh-sungguh menjadi badan yang independen
atau mandiri, lepas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif dan elemen kekuasaan
manapun. Sehingga lembaga peradilan menjadi benteng keadilan sebagaimana diharapkan oleh
masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum terpadu sangat diperlukan karena paling tidak
hal ini akan dapat menjembatani perbedaan persepsi antara pembuat peraturan tingkat pusat
dan daerah.
Kata Kunci: Peradilan Pidana Anak