ASPEK HUKUM PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DI PROVINSI ACEH

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokokpokok Syariat Islam. Pemberlakuan Qanun Aceh ini menimbulkan pro kontra terutama dari
kalangan lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional. Pro dan kontra
tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun
Jinayat.Adanya pro dan kotra terhadap penolakan pemberlakuan qanun jinayat sehingga
menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
qanun jinayat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan dan
penegakan hukum qanun jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan
pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti akan
mengumpulkan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini
menekan bahwa tidak ada pertentangan pemberlakuan qanun jinayat di Aceh. Qanun jinayat
berlaku bagi kalangan masyarakat Aceh yang beragama Muslim, sdangkan bagi non muslim
berlaku apabila mereka menundukan diri terhadap qanun jinyat. Adapun kesimpulan
penelitian ini adalah hukum jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat, martabat dan
memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah.
Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di
tengah-tengah masyarakat Aceh.
Kata kunci: Hukum, Qanun, Jinay