Aspek Hukum Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Beberapa waktu yang lalu muncul wacana dari Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan remisi kepada narapidana korupsi melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di satu sisi pemberian remisi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara, disisi lain pemberian remisi kepada narapidana korupsi telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru, karena harus melibatkan intansi lain dalam hal untuk mendapatkan surat keterangan Justice Collaborator, dan belum berfungsinya secara optimal pengawasan internal dan eksternal serta terdapat aspek positif dan negatif atas pemberian remisi kepada narapidana korupsi tersebut. Di sarankan agar PP 99/2012 tersebut ditinjau ulang terutama mengenai keterlibatan instansi terkait dalam menentukan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi (surat Justice Collaborator ). Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan Lembaga Hakim Wasmat yang diatur dalam KUHAP, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi jika tidak dilanjutkan program Hakim Wasmat maka perlu dilakukan perubahan KUHAP dan menghapus pasal-pasal yang terkait Hakim Wasmat. Apabila tetap dibiarkan seperti sekarang, maka perlu membuat lembaga pengawasan baru yang independen (misalnya Komisi Pemasyarakatan), yang dibentuk minimal dengan Keppres sehingga bisa seimbang dengan kedudukan Menteri.

ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Remisi adalah salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Remisi diberikan setidaknya dua kali dalam setahun yaitu pada peringatan hari kemerdekaan
setiap tanggal 17 Agustus dan pada hari besar keagamaan. Pada dasarnya setiap warga binaan pemasyarakatan
termasuk anak pidana berhak mendapat remisi asal memenuhi syarat-syarat tertetu yang diatur dalam perturan
perundang-undangan. Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang bernuansa
pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana tertentu, dimana salah satunya adalah terhadap narapidana
korupsi. Pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi saat ini menimbulkan pro dan kontra.
Hal ini muncul setelah adanya keinginan Menteri Hukum dan Ham untuk merevisi peraturan pemerintah
Nomor 99/2012. Hal ini banyak ditentang terutama oleh penegak hukum dan masyarakat penggiat anti korupsi.
Akan tetapi sebagian anggota DPR justru mendukung keinginan Menteri Hukum dan Ham tersebut. Untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai pemberian remisi ini maka diadakan penelitian dengan judul seperti di
atas. Permasalah yang akan diteliti adalah mengenai pola pemidanaan dan hubungannya dengan pemberian
remisi, prosedur pemberian remisi, pengawasan dan aspek positif daan negatif pemberian remisi. Metode
yang digunakan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedan
pola pemidanaan dan pola pembinaan narapidana, pengetatan pemberian remisi dengan mensyaratkan adanya
surat keterangan Justice Collaborator berpotensi menghilangkan hak narapidana korupsi, pengawasan belum
dilaksanakan sebagaimana mestinya, aspek positif pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dapat
mengurangi anggaran sedangkan negatifnya adalah berpotensi disalah gunakan. Berdasarkan hasil penelitian
ini disarankan agar PP99/2012 di revisi.
Kata kunci: Aspek Hukum Remisi