DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGAWASAN PERWALIAN DI INDONESIA (LINTAS SEJARAH DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Dalam Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam setiap perwalian yang
diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Namun demikian,
keberadaannya sunyi di tengah keramaian perkembangan zaman, khususnya terkait hukum keluarga dan
harta kekayaan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Balai Harta Peninggalan
melakukan pengawasan perwalian dalam kerangka politik hukum nasional, dengan tujuan untuk menjawab
apakah kewenangan itu masih ada atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
yuridis normatif memakai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengawasan perwalian harus tetap dijalankan karena Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya secara
tegas. Termasuk penormaan materil Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Sistem Administrasi Kependudukan tidak
serta merta menghapus Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam konteks sejarah, mengatur
penggolongan penduduk di Indonesia. Oleh karena itu dalam kerangka politik hukum nasional, Indonesia perlu
melakukan pembaharuan hukum perkawinan, dengan mengatur secara khusus tentang pengawasan perwalian
yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kata kunci: disharmoni; pengawasan perwalian; lintas sejarah