EKSISTENSI HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah peralihan status hak
atastanahdari pihakpemilik tanahkepada pihakinstansi yang membutuhkantanahdengan mekanismeganti rugi.
Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat (MHA) atas tanah penting untuk dipertanyakan dalam kaitan
pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normatif research)
dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistisyang memggunakan data sekunder. Prosedur pengumpulan
datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya
yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara cara offline maupun onlineyang kemudian dianalisa
melalui metode analisa konten (centent analysis method) dengan fokus padapermasalahan tentang bagaimana
eksistensi hak komunal MHA dalam undang-undang pengadaan tanah? dan bagaimana pengadaan tanah yang
objeknya hak komunal?. Dari hasil penelitian diketahui bahwa UU No.2/2012 tidak mengatur secara khusus
tentang objek pengadaan tanah yang berasal dari hak ulayat atau menurut Permen ATR /Ka. BPN No.10/2016
disebut hak komunal, eksistensi hak komunal terlihat dalam UU Pengadaan tanah dalam penjelasan Pasal
40 UU No.2/2012 yang menegaskan bahwa yang berhak menerima ganti rugi antara lain MHA. Sedangkan
untuk pegadaan tanah yang objeknya hak komunal (hak ulayat) dilaukan melalui mekanisme ganti kerugian
yang ‘layak dan adil” dengan cara; pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang
disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Kata kunci: hak; komunal; tanah; kepentingan umum