Evaluasi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Sebagai salah satu perwujudan dari kehidupan bernegara di Indonesia, diselenggarakan berbagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam negara tersebut, salah satunya adalah pembangunan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh akan hukum. Sebagai salah satu bentuk dari pembangunan hukum tersebut, semenjak dekade 1980-an Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan program pembinaan dan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan sadar hukum terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial.
Sepanjang kurun waktu 2014 s.d. Desember 2018 telah ditetapkan 5.425 desa/kelurahan sadar hukum. Meskipun demikian, penetapan desa/kelurahan sadar hukum ini terbukti belum benar-benar mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada tahun 2018 BPHN mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai standar pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum yang menetapkan empat dimensi sebagai komponen penilaian dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yaitu 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta akses demokrasi dan regulasi.
Perubahan penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari enam kriteria menjadi empat dimensi menimbulkan pertanyaan seberapa efektif empat dimensi ini dalam mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat yang sebenarnya. Untuk  mengetahui hal tersebut, telah dilakukan penelitian dan disusun buku yang berjudul “Evaluasi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum”. Penyusunan buku ini didasarkan pada data yang diperoleh dari masing-masing instansi terkait yang terdiri dari BPHN, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Bantuan Hukum, Kepolisian Daerah/Resort/Sektor, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di empat provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, dan Bangka Belitung. Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait penetapan dan pembinaan  Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pengetahuan terkait  sinergisitas program oleh instansi terkait dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, diharapkan juga buku ini dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan dalam rangka penetapan dan pembinaan  Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta dalam pelaksanaan sinergisitas program oleh instansi terkait dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.