FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi keuangan negara. Melalui reformasi perpajakan, Indonesia
melakukan pembaruan hukum pajak yang diperkuat dengan sanksi administratif dan pidana. Untuk
mengoptimalkan pemasukan keuangan negara melalui pajak, penyelesaian pelanggaran hukum pajak lebih
mengedepankan penyelesaian secara administratif, dari pada melalui sistem peradilan pidana. Tulisan ini
mengkaji bagaiman wujud tindak pidana perpajakan dan bagaimana pengaturan fungsi sekunder hukum
pidana dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian
hukum normatif dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tindak pidana perpajakan ditujukan baik kepada wajib pajak, petugas pajak atau pihak terkait dengan
pajak seperti konsultan pajak. Sanksi pidana perpajakan yang lebih mengedepankan denda serta dengan
melipatgandakan dendanya. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana tercermin dari dimungkinkannya
penyampingan perkara berupa penghentian penyidikan, sepanjang kerugian negara telah dipulihkan dengan
membayar kewajiban pajak disertai dendanya. Oleh sebab itu, penyelesaian tindak pidana perpajakan harus
tetap lebih mengedepankan kepentingan pemasukan keuangan negara, melalui penyampingan perkara serta
penerapan sanksi administratif. Penyelesaian melalui peradilan pidana baru dilaksanakan apabila kerugian
negara tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian bila kerugian negara tidak dapat dipulihkan, penyelesaian
melalui peradilan pidana harus tetap dilaksanakan untuk menjamin menegakan hukum perpajakan dan
kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: fungsi sekunder hukum pidana; hukum pajak; tindak pidana perpajaka