HAK ATAS MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA MELALUI TELAAH BUKTI TIDAK LANGSUNG (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Namun, dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil masih tidak
dilaksanakan dalam aspek penanganan persaingan usaha. Dewasa ini, perkembangan alat bukti tidak terbatas
pada direct evidence atau alat bukti langsung sebagaimana serangkaian alat bukti yang diakui dalam
peraturan perundang-undangan. Bebarapa negara seperti Amerika dan Inggris mulai dikenal alat bukti tidak
langsung (circumstantial evidence) yang sudah merupakan praktik yang lazim dipergunakan dalam
penegakan hukum persaingan di berbagai negara dalam menangani perkara persaingan usaha. Namun nasib
dari jenis alat bukti ini masih belum jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada
putusan hakim (KPPU hingga MA). Dampaknya, tidak ada konsistensi terkait pengakuan bukti tidak
langsung (circumstanstial evidence). Melalui metode penelitian yuridis normatif, peneliti fokus terhadap
tema persaingan usaha. Harapan penulis, tulisan ini mampu memperkuat dan memperjelas konsistensi atas
pemenuhan hak memperoleh kepastian hukum ini, maka diperlukan kajian atas peluang dan posisi bukti
tidak langsung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang membahas tentang perkara
persaingan usaha.
Kata kunci: bukti tidak langsung; kepastian hukum; persaingan usaha.