HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat
Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental
berhak memperoleh hak pilih sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut menimbulkan pendapat
beragam dimana akhirnya pemerintah mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun disisi lain
memunculkan kekhawatiran bagi penyandang disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya
secara baik dan benar atau tidak. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif mengenai
penyandang disabilitas mental, mendeskripsikan dasar hukum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas
mental dan mendeskripsikan hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi
Manusia (HAM). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang
bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyuguhkan apa adanya keadaan, fenomena, serta keadaan yang
terjadi berdasarkan studi kepustakaan. Dalam penulisan ini mendeskripsikan bahwa penyandang disabilitas
mental sejatinya tetap dapat diberikan hak pilih dalam pemilihan umum karena sejauh ini tidak ada larangan
bagi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh haknya. Sementara dari perspektif HAM memandang
bahwa pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah mutlak karena penyandang disabilitas mental
juga merupakan bagian dari warga negara yang diberikan hak oleh negara untuk dapat berpartisipasi dalam
proses demokrasi secara prosedural.
Kata kunci: hak pilih; penyandang disabilitas mental; hak asasi manusia.