Program aksi untuk percepatan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2015 telah dilaksanakan melalui gerakan revolusi mental “Ayo Kerja, Kami PASTI“. Pencanangan revolusi mental ini, seharusnya terdapat benang merah yang saling bersinergi dengan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi dalam suatu wadah yang disebut Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Namun, hingga saat ini hanya menghasilkan 1 (satu) unit satuan kerja yang berkategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI”, kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan program “Kami PASTI”, dan menjabarkan faktor penghambat dalam pemenuhan indikator Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kajian dilakukan di Provinsi Yogyakarta, NTT, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.