IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli) merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di
Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi
hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia
berpihak kepada UMKM. Semua tindakan pelaku UMKM dikecualikan oleh Pasal 50 huruf h UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut juga melarang pelaku usaha besar untuk
menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat pelaku usaha lain (termasuk UMKM) ataupun
melakukan praktek lain yang merugikan. Salah satu tujuan Undang-Undang ini yaitu menjamin
kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu
bagaimana implikasi atas pengecualian tersebut terhadap pelaku usaha kecil, pelanggaran-pelanggaran
apasaja yang potensial dilakukan oleh pelaku UMKM dalam hal persaingan usaha, serta bagaimana
pengawasan terhadap pelaku UMKM di negara lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan sociolegal. Metode ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan
masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau
fakta yang ada di lapangan (masyarakat). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengecualian kepada
pelaku usaha kecil tidak boleh bersifat mutlak atau absolut (absolute), harus tetap dilakukan
pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait. Pengecualian tidak menjamin pelaku usaha kecil tidak
berbuat curang atau nakal dalam bersaing. Pengecualian tersebut memiliki implikasi positif yaitu
bertambahnya jumlah pelaku UMKM dan implikasi negatif yaitu pelaku UMKM tidak ingin menjadi
pelaku usaha besar. Pelaku UMKM berpotensi untuk melakukan pelanggaran dalam hal persaingan
usaha seperti penetapan harga, boikot, pembagian wilayah, perjanjian dengan pihak luar negeri, dan
perjanjian tertutup. Thailand menjadi negara yang bisa dijadikan contoh dalam pengembangan dan
pengawasan UMKM. Thailand memiliki sistem pengembangan UMKM yaitu one tamboon one
product. Thailand memiliki beberapa lembaga untuk UMKM seperti Office of Small and Medium
Enterprises Promotion (OSMEP), Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED),
Competition Commission, dan Bank khusus untuk UMKM, serta pemerintah pusat dan daerah.
Kata Kunci: hukum persaingan usaha; monopoli; persaingan usaha tidak sehat; implikasi
undang-undang nomor 5 tahun 1999; UMKM.