INISIASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATUR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS ADAT DI KABUPATEN MANGGARAI

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, dimana Tiongkok,
Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Adapun 3 (tiga) hal
mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan
seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan
dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly
di Laut Tiongkok Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut Tiongkok Selatan
mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi
serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah
perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur
perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga,
pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia. Permasalahan dalam penelitian ini lebih
menekankan pada: 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya Sengketa di Wilayah Maritim di Laut
China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan?; 2.Peran ASEAN dalam Sengketa di Laut China Selatan
atau Laut Tiongkok Selatan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil
penelitian disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa
antarnegara, karena aktornya bukan hanya negara-negara pengklaim namun juga negara-negara
lainnya yang berkepentingan diwilayah tersebut. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa
maritim di Laut Tiongkok Selatantidak saja pada aspek historis (sejarah) dan hukumtetapi juga
melalui pendekatan perundingan secara damai. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada para
pihak yang bersengketa di Laut Tingkok Selatan untuk menyiapakan agenda penyelesaian sengketa
tersebut melalui jalur hukum maupun membicarakannya melalaui forum-forum bilateral dan
multilateral yang telah ada.
Kata Kunci: Sengketa Wilayah Maritim
 

INISIASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATUR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS ADAT DI KABUPATEN MANGGARAI

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Kabupaten Manggarai memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan sengketa tanah,
khususnya bila dikaitkan dengan eksistensi hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat Manggarai. Bertolak dari pengalaman tersebut, perlu adanya inisiasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Manggarai untuk mewujudkan alternatif penyelesaian sengketa tanah
berbasis adat dalam rangka mengejawantahkan misi pembangunan Kabupaten Manggarai yang
termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021.
Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam
penyelesaian sengketa? Bagaimana inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur
alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat? Bagaimana peluang dan tantangan terhadap
inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa
berbasis adat? Pertanyaan tersebut dijawab melalui penelitian hukum normatif yang
dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris untuk menggali data primer dan sekunder
yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan terkait
pengaturan penyelesaian sengketa tanah berbasis adat.
Kata Kunci: alternatif penyelesaian sengketa tanah, adat, Manggarai