Tafsiran tentang keamanan dan ketertiban yang selama ini dipahami oleh pihak perumus kebijakan pemasyarakatan akan direposisi dengan pendekatan hak asasi manusia. Analisis wacana  kritis terhadap sistem pemasyarakatan nasional di Indonesia  menyimpulkan beberapa poin penting, meliputi wacana pemasyarakatan bersifat ideologis dalam hal  relasi kekuasaan antara institusi penjara dengan narapidana;  hak asasi manusia sebagai wacana pesaing
dalam business process pemasyarakatan telah diperlakukan  hanya sebagai tambahan (accessories) yang dapat
disalahinterpretasikan dan disalahgunakan oleh pemerintah.