KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: PERLINDUNGAN, PERMASALAHAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI JAWA BARAT

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Proses demokratisasi di Indonesia saat ini menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali
utama ranah penyiaran. Namun permasalahan utama dalam penyiaran di negeri ini adalah tidak
konsistennya kebijakan pemerintah sebagai salah satu regulator penyiaran, lemahnya lembaga
regulator pengawas penyiaran dan ketidaktaatan penyelenggara penyiaran. Jawa Barat dengan
budaya yang beragam telah memiliki lembaga penyiaran, namun pada praktiknya di lapangan belum
menampilkan keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan. Oleh karena itu persoalannya
adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
memberikan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat khususnya di Jawa Barat.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menganalisa substansi, konteks, dan
relasi antara lembaga penyiaran, pemerintah daerah serta masyarakat dilihat dari aspek Hak Asasi
Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan
berekespresi yang dimiliki pemerintah, lembaga penyiaran serta masyarakat di Provinsi Jawa Barat,
masih ditemukan permasalahan terkait keberagaman isi siaran, sentralisasi kepemilikan lembaga
penyiaran, kurangnya pemanfaatan lembaga penyiaran publik dan teguran serta sanksi yang
diberikan seringkali diabaikan oleh para pelaku penyiaran.
Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Regulasi, Hak Asasi Manusia.