KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Masyarakat hukum adat adalah bagian dari kelompok rentan dimana seringkali keberadaannya dan
kedudukannya di dalam pemerintahan masih belum diakui ataupun sejajar sebagai subyek hukum. Dalam
setiap segi perencanaan pembangunan daerah seringkali masyarakat hukum adat tidak diikutsertakan sehingga
ketidaksinkronsiasi yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah dapat menyebabkan
konflik berujung pada sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendorong
sebuah kebijakan nyata dalam upaya penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh pemerintah
daerah melalui sebuah produk hukum daerah yang komprehensif dan impelementatif khususnya di Kabupaten
Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulisan inimenggunakanmetode penelitian socio-legal,metode penelitian ini
ialah metode yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan
ilmu non-hukum dalam melihat hukum merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan
faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. Dari penulisan ini disimpulkan bahwa diperlukan sebuah
kebijakan produk hukumdaerah untukmenghormati danmelindungimasyarakat hukumadat yaitu sebuah rancangan
peraturan daerah tentang penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Rancangan peraturan daerah
tersebut harus dapat menjamin upaya pemberdayaan, pembinaan, penghormatan dan perlindungan MHA
sebagai subyek pembangunan.
Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Penghormatan dan Perlindungan, Kabupaten Alor