KEGIATAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Tulisan ini hendak melakukan analisis yuridis terhadap hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap
Parpol-nya (OSP). Hubungan dimaksud adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi
pelanggaran oleh organisasi sayap parpol khususnya dalam hal pembubaran partai politik. Tulisan ini difokuskan
untuk menjawab dua pertanyaan, yakni: (1) Bagaimanakah hubungan antara partai politik dengan organisasi
sayap partai politik?; (2) Apakah kegiatan OSP yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dimaknai luas
dan berdampak terhadap partai politik khususnya dalam sebagai alasan pembubaran partai politik. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk
mengetahui hubungan hukum dan pertanggung jawaban OSP terkait pembubaran partai politik. Penelitian ini
mengambil kesimpulan, Pertama, hubungan hukum antara OSP dan Partai Politik adalah dalam satu entitas
hukum (subyek hukum) yang sama. OSP merupakan organisasi bukan badan hukum yang berada di bawah
(dalam struktur) dan milik Partai Politik. Kedua, bahwa kegiatan OSP yang bertentangan dengan UUD 1945
dapat menjadi alasan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketika OSP melakukan
pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik, maka mekanisme dan sanksi yang
berlaku adalah sama dengan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47, 48, sampai
dengan Pasal 49 UU Partai Politik.
Kata kunci: organisasi sayap partai politik, pertanggungjawaban hukum, pembubaran partai politik