MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Setelah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, masih banyak masyarakat
miskin yang belum mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak-hak masyarakat miskin
untuk mengakses layanan hukum sejak diberlakukannya UU No. 16/2011 di Indonesia. Kegiatan penelitian
dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Data
kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara mendalam, yang kemudian
dianalisis dengan metode triangulasi. Studi ini menemukan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi
masyarakat miskin masih dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum
mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi, serta kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung
lainnya. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan
bantuan hukum. meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah, serta mendorong
pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan dalam mendukung program tersebut.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Hak.