Mengukur Efektivitas Layanan Badan Usaha: Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia

Registrasi / Login Untuk Membaca ...

Regulasi seringkali dianggap sebagai hambatan dunia usaha utamanya terhadap produktivitas, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingginya permintaan untuk mengurangi ‘regulatory burden’. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia, tuntutan akan regulasi yang berkualitas kembali menjadi salah satu poin penting dalam indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang dirilis oleh Bank Dunia sejak tahun 2002. Pencapaian Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha terbilang sukses, dengan posisi saat ini berada pada peringkat 73. Dalam rangka meningkatkan peringkat EoDB Indonesia ke peringkat 40, Adapun penyebabnya adalah pertama, tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan perizinan, khususnya terkait kewenangan pemberian izin serta kelembagaan perizinan; kedua, tidak lengkapnya petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan; dan ketiga, ketidakpastian standarisasi prosedur, biaya, dan waktu perizinan. Indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya pelayanan Birokrasi dan kualitas  regulasi di Indonesia dari perspektif dunia usaha/investor. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat regulasi dan ketentuan yang menghambat dalam pemberian layanan badan usaha di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Oleh karenanya, perlu dilakukan revisi terkait dengan peraturan perundangan yang masih multitafsir dan sulit diterapkan; penyesuaian aplikasi layanan badan usaha,; peningkatan kualitas SDM,; dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kelembagaan yang terkait agar layanan terkait badan usaha yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien.