OPTIMALISASI PELAYANANBANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan
bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin
telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih
belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum.
Permasalahan adalah apa problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi
masyarakat miskin? Apa upaya strategis yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi
masyarakat miskin?. Tujuan adalah untuk mengetahui terkait dengan problem dan upaya apa yang harus
dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat optimal. Jenis penelitian adalah
yuridis normative dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan analisis untuk menjawab
permasalahan penelitian. Penelitian ini menemukan problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian
bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per
kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi
pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah cq
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan
Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum
bagi masyarakat miskin.
Kata kunci: problematik; bantuan hukum; masyarakat miskin