Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu

Registrasi / Login Untuk Membaca ...

Tindakan kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk dalam keseharian pada semua masyarakat. Negara mempunyai komitmen menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan namun belum dilakukan secara sistematis. Meskipun angka tindak kekerasan terhadap perempuan nyaris selalu angka gelap (dark number) atau hanya tampak puncaknya serupa gunung es di lautan, akan tetapi secara metodologis tercatat, data kasus yang ditangani oleh lembaga pengada layanan (hukum, medik, psikologi, dan sosial) memperlihatkan semakin banyak korban kekerasan dari berbagai kalangan sosial-ekonomi serta latat-belakang yang membutuhkan layanan.

Konsep P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpodu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebenarnya adalah PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) berjejaring yang berbasis masyarakat walaupun anggarannya didukung oleh APBD. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya mendorong keberlanjutan lembaga ini agar tidak mati karena tidak ada anggaran. Sebenarnya lembaaa layanan seperti PPT atau P2TP2A mampu menjawab permasalahan terkait perempuan tetapi lembaga tersebut belum berfungsi sebagaimana diharapkan dan penanganan perempuan korban kekerasan belum dialukan secara terpadu karena instansi atau lembaga layanan bekerja menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga upaya membangun dan memelihara sinergitas kerja antar lembaga belum terjalin dengan baik. Seperti halnya penanganan korban kekerasan di rumah sakit belum terpadu dan bersifat seperti layanan pasien umum lainnya. Hal ini karena keterbatasan sarana dan prasarana walaupun hanya dibedakan ruangan saja. Begitu juga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak belum juga memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak baik dalam upaya perlindungan maupun pengungkapan kasus.


OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Pemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak
sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan
(KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting
untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar
tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama
di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial,
pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah
dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja
Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara
lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana
prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi
SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.
Kata kunci: KtP, SPM dan PPT