Kemampuan dalam menangani permasalahan lingkungan antara negara maju dan berkembang kerap berdampak
obligasi yang diatur dalam perjanjian internasional. Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and
Respective Capabilities (CBDR-RC) sebagai prinsip yang memimpin dalam hukum lingkungan internasional
merupakan jembatan untuk menyeimbangkan kepentingan dua kelompok negara tersebut. Namun, dalam
instrumen hukum internasional terdapat implementasi yang berbeda dari prinsip tersebut dengan masing-masing
pendekatan yang digunakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana implementasi prinsip CBDRRC dalam Paris Agreement dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Kyoto Protocol. Metode penelitian dalam
tulisan ini adalah yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pendekatan yang digunakan dalam Kyoto Protocol sebagai perjanjian yang menetapkan secara kaku
besaran emisi yang harus direduksi diidentifikasi sebagai Top-Down. Sedangkan perjanjian penerusnya yaitu
Paris Agreement sebagai perjanjian yang didasarkan atas dasar sukarela terhadap besaran emisi yang perlu
dicapai diidentifikasi menggunakan pendekatan sebagai Bottom-Up. Pendekatan yang digunakan dari Paris
Agreement berbeda sebagai respon dan bentuk evaluasi dari pendekatan yang digunakan dalam Kyoto Protocol
yang berakibat tingkat partisipasi dalam usaha reduksi emisi meningkat secara drastis dan mendorong negara
Annex I menargetkan reduksi yang lebih tinggi lagi. Terlepas dari kenyataan bahwa Paris Agreement telah
menyelesaikan masalah dalam mekanisme Kyoto Protocol, perjanjian ini masih memiliki beberapa
kekurangan. Kesimpulannya, transformasi pendekatan yang terjadi dalam kedua perjanjian ini mempengaruhi
tren komitmen reduksi emisi dalam rezim perubahan iklim bagi negara maju maupun berkembang.
Kata kunci: prinsip tanggung jawab bersama tapi beda; kyoto protocol; paris agreement; perubahan
iklim