PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN BERBASIS HAM SEBAGAI PERWUJUDAN TATANILAI “PASTI” KEMENKUMHAM

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, jajaran keimigrasian yang
merupakan bagian dari pelayanan publik harus menyesuaikan segala bentuk pelayanan berbasis pada HakAsasi
Manusia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membangun konsep baru pelayanan keimigrasian berbasis
Hak Asasi Manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang
bersifat deskriptif, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi dan konteks serta refleksi
terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan falsafah kehidupan bangsa dan
harus menjadi satu-satunya rujukan dalam menginternalisasikan prinsip Hak Asasi Manusia khususnya dalam
memberikan pelayanan kepada publik. Kesimpulan menunjukkan bahwa Pelayanan Publik Keimigrasian
berbasis HakAsasi Manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus menjadi prioritas utama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Saran penulis adalah agar pelayanan publik keimigrasian selalu mengutamakan
Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.
Kata Kunci: pelayanan publik; hak asasi manusia; Pancasila.