Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Korporasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM

Registrasi / Login Untuk Membaca ...

Selama ini salah satu tugas dari Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah memberikan pelayanan terhadap permohonan, pengesahan, perubahan, dan pembubaran suatu korporasi (perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya). Namun seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengawasan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yang memberikan kewenangan kepada Kemenkumham cq, Ditjen AHU untuk melakukan audit terhadap korporasi. Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam pendirian Korporasi dibutuhkan untuk mencegah dan memberantas tindak pindana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Sampai saat ini belum ada pejabat yang benar-benar bertugas dan memiliki kompetensi untuk mengawasi seluruh proses dan ketaatan korporasi dalam menjalani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.