PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
ABSTRAK

Pemberian ganti kerugian kepada Anak Korban tindak pidana pencabulan masih bersifat pasif dan

terbatas, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pb yang tidak memuat kepentingan Anak Korban atau disebut sebagai Forgotten

Person. Pesrpektif peraturan KUHAP serta peraturan lainnya engenai ganti kerugian pada Hak
Anak Korban memiliki kelemahan dalam bekerjanya hukum secara Responsif dengan realitas sosial
perlindungan Anak Korban, karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan,
sehingga kurang mengakomodasi hak-hak korban yang seharusnya kerugian Korban termuat pada
putusan tersebut. Jenis Penelitian ini Normatif. Permasalahannya apakah peraturan perlindungan
korban telah sesuai pada peradilan pidana Anak dan bagaimana konsep hukum secara
progresifnya.Tujuann penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi serta merumuskan
konsepUndang-Undang PerlindunganAnak melalui putusan Pengadilan. Kesimpulannya Pertama,
Putusan perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr dalam paradigma perlindungan Korban
Anak telah dikontruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu belum adanya
pasal pada KUHP dan KUHAP termasuk kebijakan penegakkan hukum yaitu pada kewajiban untuk
memberikan tuntutan ganti kerugian pada putusan Pengadilan. Kedua, secara progresif
diberlakukannya cross examination dengan memberi perspektif Anak Korban yang harus diberi
kewajiban dalam mempertimbangkan ganti kerugian pada peradilan pidana sebagai kebijakan
pidana tambahan atau alternatif yaitu dijatuhkan bersama pidana pokok dan menempatkan
persepektif korban sebagai salah satu syarat pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak serta
pada Putusan Pengadilan.
Kata kunci: ganti kerugian; anak korban; tindak pidana pencabulan.