ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang upaya pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan Indonesia dengan
menggunakan konsep Restorative Justice dan komparasi terhadap sanksi adat yang kontradiktif,
khususnya terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual berdampak fisik dan psikologis
terhadap anak, yang dapat terbawa hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengganggu tumbuh kembang
anak. Oleh karena itu perlu diterapkan restorative justice yang memungkinkan upaya pemulihan terhadap
kondisi psikologis anak. Sebaliknya sanksi adat atas delik susila terhadap anak di Desa Tenganan belum
mengadopsi restorative justice. Isu tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian
normatif yang menyandingkan upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum
positif dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum adat pada masyarakat Bali Aga di Desa
Tenganan. Kesimpulan yang didapat bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak korban
kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi oleh lembaga berwenang,
di tingkat pusat maupun daerah. Sebaliknya di Desa Tenganan anak sebagai korban kekerasan seksual
mendapat sanksi dinikahkan secara paksa dengan pelaku dan pembebanan sanksi sosial melalui tradisi
nandan beling kepada orang tua anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu
dirasa perlu untuk memformulasi sanksi adat tersebut dengan mengadopsi konsep restorative justice
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kata kunci: hak anak; kekerasan seksual; restorative justice; tenganan pegringsingan.