PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Handling of Trading of Criminal Acts by The Government of East Nusa Tenggara Province)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang dan akhir tahun
2017, Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami kasus perdagangan
orang. Masuknya NTT dalam zona merah perdagangan orang merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan.
Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat daerah yang terdampak masalah perdagangan orang.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif sehingga objek atau subjek
dapat digambarkan sesuai apa adanya kemudian dianalisis guna mendapatkan laporan yang komprehesif
dari sudut pandang hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara
dengan menggunakan purposive sampling. Kesimpulannya penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) bersifat kompleks, dimana penanganannya memerlukan pemetaan yang komprehensif dan
hanya berorientasi pada pemberantasan dan penghukuman pelaku tanpa berorientasi pada penanganan dan
pemberdayaan korban. Hambatannya dapat dilihat dari sisi pemerintah dimana masih kurang dan beragamnya
pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada, belummeratanya kapasitas dan kapabilitas
para pengampu kepentingan di daerah, serta masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait.
Adapun dari sisi masyarakat, masih tingginya dorongan untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk
mencari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup konsumtif dikalangan remaja, keinginan memperoleh uang
secara cepat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya TPPO yang mengkibatkan masyarakat
mudah tertipu oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kata Kunci: penanganan; perdagangan orang; pemerintah provinsi.