PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS MUKIM DAN GAMPONG DI PROVINSI ACEH

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Ada sistem pemerintahan yang khas di Aceh, yakni berbasis mukim dan gampong. Sistem pemerintahan
ini secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini
ingin menjawab permasalahan terkait bagaimana peran pemerintahan mukim dan gampong dalam penataan
administrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian normatif
(mengkaji perundang-undangan) dan empiris (melihat bekerjanya hukum). Spesifikasi penelitian, ingin
melihat sejauhmana hukum yang mengatur mukim dan gampong bisa diterapkan terhadap sistem administrasi
kependudukan. Administrasi kependuduk adalah salah satu bagian dari pelayanan publik yang diberikan
negara kepada warganya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi
sipil harus didasarkan pada sistem yang ada yang sesuai dengan aturan sehingga akan menghasilkan data
sipil yang benar. Hal ini dihasilkan dari data sipil yang akurat dapat digunakan di beberapa bidang untuk
mendukung pembangunan. Pemerintah Aceh disarankan melakukan penguatan terhadap mukim dan gampong
untuk membantu proses pembangunan hingga pada tingkat bawah.
Kata Kunci: Penataan, Administrasi Kependudukan, Mukim, Aceh