ABSTRAK

Radikalisme yang berkembang di Indonesia mendapat tanggapan tersendiri oleh Pemerintah karena
dinilai berpotensi mengancam keutuhan negara dan merusak proses demokrasi yang memiliki respon
tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mencari solusi preventif untuk meminimalisir
pemahaman tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemangku kepentingan
terkait dalam rangka reformasi sistem atau pola penanganan pencegahan radikalisme melalui perspektif
HAM. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan
untuk mengungkap fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi berdasarkan kajian literatur. Tulisan ini
menggambarkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki peran penting untuk
mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia melalui pemberian Pendidikan HAM kepada masyarakat.
Substansi Pendidikan HAM yang dimaksud difokuskan pada penguatan toleransi kepada sesama dan
nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini penting karena dengan adanya pendidikan tersebut
diharapkan dapat mengikis paham radikalisme melalui pendekatan yang tidak memiliki potensi ancaman
dan kekerasan serta mengarah pada prinsip-prinsip ham.
Kata kunci: pencegahan; radikalisme; pendidikan; HAM.