Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
<meta charset="utf-8" />Perkembangan zaman yangat cepat disatu sisi, baik di bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi dewasa ini, sangat mengembirakan, terutama disaat masa pandemic Covic-19 ini, kemajuan teknologi informasi, sangat berperan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang sebelumnya, tidak dapat dibayangkan.  Namun disisi lain, perkembangan zaman tersebut juga dibarengi dengan perkembangan bentuk, modus kejahatan makin kompleks dan terorganisir , khususnya dalam hal ini adalah kejahatan korporasi. Kebijakan pembangunan pemerintah reformasi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, telah menghasilkan korporasi-korporasi raksasa dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli ekonomi Indonesia. Kekuasaan yang luar biasa pada beberapa korporasi raksasa dan konglomerat di bidang ekonomi sangat merugikan pelaku-pelaku ekonomi, misalnya dalam kebijakan penentuan harga, pengurangan hak-hak pekerja, perusakan dan pengurangan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, persasingan tidak sehat, dan lain sebagainya. Kerugian yang ditimbulkan dibidang ekonomi/materi; kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa; kerugian dibidang sosial dan moral. Kejahatan korporasi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang secara sistematis dilakukan oleh korporasi. Bentuk kejahatan ini terutama dilakukan terhadap penguasa (pemerintah) dengan membujuk pemerintah untuk mengikuti kepentingan korporasi dengan melawan kepentingan publik. Dapatkah hukum melindungi kita dari kejahatan korporasi?