PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak
pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama,
mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce; dan kedua, mengetahui
faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis ecommerce. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan
menelaah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan referensi.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinisipnya sama
dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau
sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).
Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Hambatan dalam
penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima
faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Kata kunci: penegakan hukum; penipuan; transaksi elektronik