PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH KEJAKSAAN AGUNG BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS DAN “RULE OF LAW”

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas berlaku spesifik, asas peradilan berimbang ini tidak
dapat dilepaskan dari asas equity before the law yang merupakan asas hukum dan dasar dari
prinsip antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membawa dirinya
menakala hak asasinya dilanggar.Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam
masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat
yang bersangkutan. Asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan
posisi (kedudukan) dari Penuntut Umum (PU), adanya kewenangan untuk menuntut perkara
kejahatan dan pelanggaran itu, tidak mengurangi kewenangan untuk bentindak karena
jabatannya. Kebijaksanaan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan
dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, dan adanya
asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi
menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum seperti halnya negara Republik Indonesia.
Tampak jelas bahwa salah satu asas dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai sarana
untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin, Ini berarti bahwa
budaya hukum masyarakat sangat penting sebagai sarana penegakan hukum lingkungan.
Salah satu penyebab merosotnya kualitas peradilan adalah tidak kuatnya (powerless) fungsi
kontrol eksternal atau publik terhadap seluruh proses peradilan. Penegakan hukum lebih
menekankan pada upaya-upaya untuk menyerasikan nilai-nilai yang berlaku di dalam
masyarakat dengan nilai-nilai yang dijabarkan dalam hukum
Kata Kunci : Asas Oportunitas, Asas Legalitas, Rule of Law