PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 77/PUU-XII/2014 TERHADAP PEMBERANTASAN MONEY LAUNDERING PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN TIGA NEGARA LAIN

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Money laundering adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana
sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Apakah tindak pidana tersebut
dapat berdiri sendiri atau tindak pidana yang bergantung pada tindak pidana yang lain? Artikel ini mengkaji
pembuktian kejahatan money laundering dengan kajian yuridis normatif dan menganalisa Putusan MK No.
77/PUU-XII/2011 dengan menggunakan studi komparatif kejahatan money laundering di Negara Indonesia,
Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Putusan MK tersebut memperkuat dasar hukum bagi penegak hukum
untuk menegakan hukum pidana dalam hal memberantas money laundering. Kesimpulannya kejahatan money
laundering tidak dapat berdiri sendiri. Perbandingan kejahatan money laundering Indonesia, Belanda, Inggris
dan Amerika menyimpulkan bahwa Kejahatan money laundering bukan merupakan tindak pidana asal. Demi
terciptanya Equality Before The Law seharusnya Pemerintah dan DPR merevisi UU No. 8 Tahun 2010. Dalam
praktik pemberantasan kejahatan money laundering di Indonesia seharusnya penegak hukum memperhatikan
asas presumption of innocent.
Kata Kunci: Money Laundering, Putusan MK, Perbandingan